Sejarah Perumusan Pancasila

Sejarah Perumusan Pancasila :

1. BPUPKI  ( Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai ) atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bersidang 2 kali :

a. Sidang pertama tanggal 29 mei sampai 1 juni 1945, membahas Dasar Negara Indonesia antara lain dikemukakan oleh :

Rumusan Mr. Muhammad Yamin, sbb :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

4. Kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Rumusan Ir. Sukarno, sbb:

1. Kebangsaan

2. Internasionalisme

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Rumusan Piagam Jakarta sbb :

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk

pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Catatan :

Sila pertama Piagam Jakarta ini tidak mencerminkan realita kemajemukan agama yang di peluk oleh masyarakat Indonesia, sehingga keberatan disampaikan oleh mereka yang diluar islam sehingga demi persatuan dan kesatuan bangsa maka rumusannya diubah menjadi:  Ketuhanan Yang Maha Esa, dan diberi nama Pancasila sehingga ditetapkan menjadi Dasar Negara Indonesia.

b. Sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, Membahas rancangan Undang- Undang Dasar Negara Indonesia yang menghasilkan UUD 1945 yang terdiri dari :

1.  Pembukaan UUD 1945 empat alinea yang didalamnya tercantum rumusan

Definitif  Pancasila.

2.  Batang tubuh yang terdiri dari :

16 BAB, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

3.  Penjelasan yang terdiri dari Penjelasan umum dan pasal demi pasal.

6. Fungsi Pancasila sebagai idiologi Negara :

1. Mempersatukan bangsa

2. Mengarahkan bangsa menuju cita-citanya.

3. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa.

4. Sebagai ukuran dalam menyampaikan kritik mengenai keadaan

bangsa.

7. Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka :

Pancasila memenuhi syarat sebagai idiologi terbuka, sebab :

1. Memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realita bangsa

Indonesia  seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan

Keadilan.  Atau nilai-nilainya  tidak dipaksakan dari luar atau bukan pembe-

berian negara.

2. Memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar, seperti UUD 45,

UU, Peraturan-peraturan, Ketetapan MPR, DPR, dll

3. Memiliki nilai praksis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Nilai

Praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari yaitu bagaimana cara kita

melaksanakan nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari, seperti toleransi,

gotong-royong, musyawarah, dll.